JAGUARNEWS77.com // Lebak, Banten - Ketua Kerapatan Indonesia Tanah Air (KITA) Kabupaten Lebak Muhamad Yusuf sangat menyayangkan adanya dugaan tekanan dan ancaman dicabutnya distribusi air terhadap salah satu pelanggan PDAM Tirta Multatuli oleh Kepala Cabang Kalanganyar.
"Kami sangat prihatin dengan kejadian yang menimpa Ibu Rumhanah, seorang janda tua di Kampung Babakan Kalapa, Desa Aweh, Kecamatan Kalanganyar. Tunggakan tagihan air yang membengkak hingga Rp 5 juta akibat penagihan yang tidak rutin selama 33 bulan jelas mencerminkan adanya kelalaian dalam sistem pelayanan PDAM Tirta Multatuli Cabang Kalanganyar,"tegas Yusuf pada awak media, Sabtu (12/4/2025).
Yusuf yang getol bela masyarakat lemah ini menegaskan bahwa pelayanan publik seharusnya dijalankan dengan keadilan dan empati, bukan hanya sekadar hitung-hitungan administrasi. Apalagi jika menyangkut hak dasar masyarakat, seperti air bersih.
"Air bersih adalah kebutuhan masyarakat yang tidak bisa dihentikan. Jika pelayanan penuh dengan tekanan dan ancaman seperti itu, tentu kami menilai perusahaan Milik BUMD itu tidak bijak. Apalagi, pelanggan atas nama ibu Rumhanah itu sudah tua, sebatang kara, seharusnya ibu Rumhanah diberikan bantuan oleh pemerintah, bukan malah diberikan penekanan oleh PDAM,"katanya.
"Kami mendesak PDAM dan Pemerintah Daerah untuk segera mengevaluasi sistem penagihan dan memberi solusi berkeadilan bagi warga kurang mampu, baik melalui program keringanan, cicilan, maupun bantuan sosial. Jangan biarkan jeritan seorang ibu tua menjadi simbol kegagalan pemerintah dalam merawat rasa kemanusiaan ditengah pelayanan publik. Karena, pemerintah wajib mengayomi dan memberikan rasa keadilan, membantu dan meringankan beban masyarakat. Ibu Rumhanah memiliki hak untuk diberikan bantuan," ujarnya.
Kata Yusuf pihaknya sangat prihatin dan hal ini harus menjadi atensi kepada Bupati Lebak untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh dan atau membentuk tim khusus serta di buka ke publik bagaimana penggunaan anggaran di PDAM tersebut. Karena, Pemkab Lebak melalui APBD sering memberikan bantuan hibah kepada PDAM dan itu perlu dilakukan pemeriksaan secara khusus.
"Kami minta Bupati Lebak turun secara langsung dan membentuk tim khusus untuk mengevaluasi baik terhadap pelayanannya dan juga penggunaan anggaran secara menyeluruh,"tandas Yusuf.
Sebelumnya diberitakan, Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Multatuli saat ini dikeluhkan warga masyarakat salah satunya Aris saudara ibu Rumhanah, Warga Kampung Babakan Kalapa, Desa Aweh, Kecamatan Kalanganyar, Lebak, Banten salah satu pelanggan PDAM Cabang Lebak.
Pasalnya, pada Bulan Kemarin, pihak PDAM Cabang Kalanganyar tiba-tiba melakukan penagihan dengan harus membayar kurang lebih Rp 5 Juta dengan tunggakan 33 Bulan. Padahal, sebelumnya, pihak PDAM tidak melakukan tagihan selayaknya seperti biasa dilakukan penagihan perbulan, sehingga warga yang dalam katagori kurang mampu ini tidak dikagetkan dengan tagihan yang langsung membludak.
“Saudara saya tiba-tiba ditagih oleh pihak PDAM cabang kalang anyar harus membayar 33 Bulan senilai kurang lebih sekitar Rp 5 Juta, tentunya itu sangat memberatkan kepada masyarakat. Apalagi ibu Rumhanah ini bisa dikatagorikan warga kurang mampu dan sudah lansia. Seharusnya, pihak PDAM melakukan penagihan perbulan, sehingga tidak membuat kaget pelanggan. ditambah, ibu ini warga kurang mampu dan sudah tua. Dimana ke profesionalan pelayanan PDAM dan kebijakan yang menggunakan hati nuraninya. Padahal, pemerintah harus hadir ditengah masyarakat kurang mampu dan membantunya,” tegas Aris pada awak media, Sabtu (12/4/2025).
Saat itu, ketika tagihan yang membludak itu diberikan kerumah ibu Rumhanah, pihaknya langsung mendatangi Kantor PDAM Cabang Kalanganyar dan meminta kebijakan untuk dilakukan pembayaran secara dicicil. Karena, jika sekaligus ditagih seperti itu ibu tidak mampu bayar.
“Bukan tidak mau bayar, tapi kalau sekaligus ibu tidak mampu. Kalau saja orang tua saya orang kaya mungkin dengan kebijakan PDAM seperti itu, silahkan PDAM di Cabut. Seharusnya, PDAM atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ini dapat menjadi solusi warga kurang mampu dan meringankan bebannya.” bebernya
Betul, kata Aris, setelah dirinya menemui Kepala Cabang PDAM Kalanganyar yang bernama Kurnia dan meminta kebijakan akhirnya bisa dilakukan pembayaran secara dicicil.
“Kemudian, selang satu hari setelah dilakukannya penagihan, kita upayakan untuk membayar Rp 500 ribu untuk mencicil. Karena, kami juga memahami tanggung jawab kami sebagai pelanggan. Tapi, tidak seperti itu pelayanannya yang seolah-olah sinis dan dengan tekanan,” tambah aris
Meskipun, di beri kelonggaran untuk mencicil, parahnya, setelah lebaran, Kepala Cabang kembali melakukan penagihan seolah orang tua saya ini menjadi Target untuk penagihan mereka.
“Padahal sudah saya tegaskan bahwa orang tua saya pasti akan mencicil tapi mohon kebijakan untuk waktunya, karena uang untuk membayar harus mengumpulkan. Lagian kan bukan salah kami juga kenapa pihak PDAM sebelumnya tidak melakukan tagihan perbulan. Tau-taunya memberikan tagihan membludak, menurut saya itu sama saja mencekik pelanggan, mencekik rakyat, apalagi ibu ini kategari kurang mampu,” tegasnya.
Lanjut kemudian, pada Sabtu sekitar pukul 20.27 Wib, Kepala Cabang Pak Kurnia kembali menagih kembali melalui whatsapp kepada anaknya, dengan narasi, “Gimana a terkait tunggakan, kita tunggu hari Senin kalau tidak ada kita segel dulu,”. kata pihak PDAM nagih lewat sambungan whatsapp
Perkataan Kepala Cabang PDAM Kalanganyar bernama Kurnia ini kami anggap adalah sebuah penekanan dan ancaman jika tidak dibayar akan dilakukan penyegelan. Ini jelas memberatkan masyarakat dan pelanggan, seolah-olah masa bodo mau warga tidak mampu atau bagaimana pun kondisinya yang penting ditagih.
“Apa pantas menagih malam hari dengan narasi seperti itu. Tentu, saya dan Kader saya dan tim perjuangan dari RPM tidak akan tinggal diam untuk melakukan gerakan aksi unjukrasa mendesak agar kepala Cabang PDAM Kalanganyar segera dicopot. Karena, menurut kami pelayanan yang diberikan dan tindakannya itu tidak beretika dan sangat buruk. Kemudian, dengan penagihan yang tiba-tiba membeludak itu mencerminkan ketidak profesionalan PDAM terhadap kinerjanya sendiri. Kami akan turun kejalan meminta keadilan kepada pak Bupati dan mendesak untuk mengevaluasi secara menyeluruh,” tambahnya
Kami juga akan meminta agar anggaran PDAM Tirtayasa untuk dibahas dan di Publikasikan transparan. Mulai dari pemeliharaan dan pembelian alat-alat dari tahun 2023 hingga tahun 2025. Karena itu bukan rahasia umum, dan dari tahun ke tahun itu terkadang air tidak mengalir dan bahkan air yang didistribusikan kotor.
Aris juga akan meminta agar air yang di distribusikan dilakukan pengecekan di laboratorium apakah air itu sudah sesuai dengan harapan dan tidak mengandung kotoran atau mengandung kotoran.
“Kita juga akan bersama-sama mendesak agar kita mengambil sempel dari air yang di distribusikan PDAM ke ibu Rumhanah, apakah itu sudah sesuai atau tidak, kita bawa ke laboratorium,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Cabang PDAM Kalanganyar Kurnia saat di hubungi awak media mengatakan, setelah mendapatkan informasi kalau uangnya dipake buat berobat anaknya, ya kami memberikan waktu kembali, silahkan di cicil yang penting tiap bulan ada bayar.
“Kami tidak menuntut membayar sampe lunas, asalkan setiap bulan ada masuk pembayaran,” kata Kurnia, saat di konfirmasi lewat pesan whatsapnya, Sabtu (12/04/2025). (Red)
