JAGUARNEWS77.com // Jakarta - Ketua Asosiasi Perberasan Banyumas (APB), Eko Purwanto mengatakan, pemerintah Indonesia pada dasarnya tidak perlu melakukan impor beras. Alasanya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat surplus beras hingga tujuh juta ton pada 2024.
Ia menilai, masalah utama bukan ada pada produksi beras. Melainkan pada manajemen distribusi yang belum optimal, khususnya dalam peran Bulog.
"Pemerintah perlu memperbaiki manajemen perberasan, terutama dalam penyerapan hasil panen oleh Bulog. Jika Bulog diberi keleluasaan untuk membeli beras dengan harga yang fleksibel, stok beras dalam negeri akan terjaga," kata Eko saat berbincang dengan PRO3 RRI, Rabu (16/10/2024).
Eko mengungkapkan, hingga saat ini Bulog masih terikat regulasi harga. Hal tersebut, membuatnya sulit menyerap beras secara maksimal saat panen raya.
"Harus ada fleksibilitas dalam pembelian oleh Bulog, dan pemerintah seharusnya memberikan dukungan finansial dari APBN. Agar Bulog bisa menyerap beras dengan harga yang sesuai di lapangan," ucapnya.
Kemudian, ia menyarankan, pemerintah tetap menggelontorkan bantuan pangan berupa beras kepada masyarakat miskin. Terutama, pada bulan-bulan tanpa panen.
"Dengan adanya bantuan tersebut, menurutnya, akan mengurangi permintaan di pasaran sehingga harga beras tidak melonjak. Serta dapat mengurangi untuk menjaga keseimbangan stok dan harga," ujarnya. (Intern/Robbibatus Saaidah)
Artikel ini telah tayang di rri.co.id dengan judul : "Pemerintah Indonesia Dinilai Tidak Perlu Impor Beras" (Red)
