JAGUARNEWS77.com // Jakarta - Presiden Joko Widodo mengatakan, Laporan Keuangan Pemerintah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukanlah prestasi. Opini WTP menurut Presiden Jokowi merupakan kewajiban untuk semua, karena dalam menggunakan APBN harus transparan.
"Sudah sering saya sampaikan bahwa WTP bukan prestasi, tetap WTP adalah kewajiban kita semua. Kewajiban menggunakan APBN secara baik, ini uang rakyat, uang negara," kata Presiden Jokowi dalam Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2023 dan Ikhtisar Hsail Pemeriksaan Semester II Tahun 2023, di Jakarta Convention Center, Senin (8/7/2024).
Presiden mengatakan, dalam menggunakan APBN tentunya harus diperiksa atau diaudit setiap tahunnya. Sehingga, tentu penggunaan APBN dan APBD haruslah dipertanggungjawabkan secara baik.
"Dan (menjadi) kewajiban menjalankan APBN dan APBD secara baik. Serta kewajiban mempertanggungjawabkannya secara baik pula," kata Presiden Jokowi.
Dalam kesempatan itu, Presiden juga menyinggung gejolak dunia yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang mandek. Namun, di sisi lain, Presiden mengaku bersyukur terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
"Alhamdulillah ini patut kita syukuri, ekonomi dan politik Indonesia sangat stabil. Ekonomi tetap tumbuh di atas lima persen. Kita tahu, di kuartal I tahun 2024 tumbuh 5,11 persen," ucap Presiden.
Hal-hal positif tersebut menurut Presiden juga diikuti dengan inflasi yang terjaga. Inflasi yang terjaga di setiap daerah juga berpengaruh besar dalam pertumbuhan ekonomi.
"Karena Bank Indonesia dan Kemendagri setiap senin selalu bertemu dengan kepala daerah untuk menjaga inflasi tiap daerah. Dan juga pelaksanaan pemilu yang juga berjalan dengan baik," kata Presiden Jokowi.
Namun, Presiden mengatakan, untuk bisa tumbuh lebih baik, Indonesia harus lebih lincah, cepat, dan juga taktis. "Harus mampu memanfaatkan peluang sekecil apapun, mampu memanfaatkan peluang yang sekarang ini sangat sempit," ucap Presiden.
Karenanya, ia meminta, akuntabilitas dan fleksibilitas harus berjalan seimbang. Sehingga tidak ada yang terbelenggu pada rumusan prosedur yang berorientasi pada proses.
Artikel ini telah tayang di rri.co id dengan judul : "Presiden Jokowi Sebut Opini WTP Bukanlah Prestasi" (Red)
