JAGUARNEWS77.com // Kediri, Jawa Timur - Dalam rangka meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran serta memastikan pencapaian target-target yang telah ditetapkan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kediri Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menghadiri undangan rapat terbatas yang secara khusus membahas Evaluasi Capaian Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun Anggaran 2024 yang bersamaan dengan acara Pengantar Tugas Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kemenkumham Jawa Timur, Rabu (3/4/24).
Selain forum evaluasi dan pengantar tugas, rapat tersebut juga momentum kegiatan buka puasa bersama sebagai bentuk silaturahmi dan kebersamaan di bulan suci Ramadan. Moment tersebut menjadi kesempatan bagi seluruh peserta rapat untuk mempererat tali persaudaraan dan meningkatkan kolaborasi dalam menjalankan tugas-tugas kedepannya.
Dalam rapat tersebut, KaKanwil Kemenkumham Jawa Timur Heni Yuwono menekankan pentingnya efisiensi anggaran sebagai salah satu prioritas utama dalam menjalankan program-program Kemenkumham di Jawa Timur. Dengan memasang target penyerapan anggaran sebesar 50% di Triwulan II, langkah ini dianggap sebagai langkah strategis untuk memastikan optimalisasi penggunaan dana publik.
"Kami bertekad untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran demi meningkatkan kinerja dan pelayanan publik. Melalui target penyerapan anggaran yang kami tetapkan, kami berharap dapat mengalokasikan sumber daya dengan lebih tepat sasaran," ujar Kakanwil Heni Yuwono.
"Dalam optimalisasi penggunaan anggaran ini terfokus pada program-program yang menjadi prioritas, peningkatan koordinasi antar unit kerja, serta penguatan monitoring dan evaluasi secara berkala," tambahnya.
Dengan adanya komitmen dari Kakanwil beserta jajaran Kemenkumham Jatim dan didukung oleh seluruh unit pelaksana teknis masing - masing diharapkan bahwa target penyerapan anggaran sebesar 50% di Triwulan II dapat tercapai dengan baik, dan langkah-langkah strategis yang diambil memberikan dampak positif bagi efisiensi penggunaan dana publik serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Jawa Timur. (Red)
