JAGUARNEWS77.com//Pandeglang - Pada Umumnya Sekolah sebuah Lembaga yang dirancang untuk Pengajaran Siswa atau Murid dibawah Pengawasan Pendidikan atau Guru. Sebagian besar Negara memiliki Sistem Pendidikan Formal yang Umumnya wajib dalam upaya menciptakan anak didik yang mengalami kemajuan setelah mengalami proses melalui pembelajaran dan Sekolah sebahgai tempat menempa para penerus anak Bangsa agar selain memiliki ilmu pengetahuan merekapun bisa memiliki akhlak yang baik, semua itu tak lepas dari jasa-jasa para Guru-guru Pendidiknya di Sekolah.
Tapi sialnya beberapa sekolah dasar di Wilayah Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Pandeglang, provinsi Banten, disinyalir ada dugaan Praktek berbau bisnis demi meraup keuntungan pribadi atau golongan.
Pasalnya, salah satu wali murid di sekolah SDN yang ada di wilayah kecamatan Sukaresmi yang identitasnya disembunyikan oleh awak media menyampaikan, bahwa "anaknya meminta agar bawa uang sepuluh ribu, untuk nonton bareng". ucapnya.
Mendengar hal itu Awak Media turun langsung kesekolah SDN yang dimaksud pada Rabu-18-10-2023. pukul kurang lebih 11:00.wib.pihak Kepala Sekolah memberikan keterangan kepada awak media."iya saya membenarkan telah terjadi nonton bareng (nobar) di sekolah ini beberapa hari yang lalu dan itupun film edukasi untuk menambah wawasan para murid dan tidak di paksakan,kalo untuk kronologi sendiri,si pihak pengusaha pemutar film datang ke sekolah itupun diantar langsung oleh Korwil Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kecamatan Sukaresmi (Koordinator wilayah) dan memang mendadak,saya tanya kapan acaranya pak katanya besok,jadi saya tidak sempat memusyawarahkan nya kepada semua pihak,ngedadak saja langsung diumumkan agar besok bagi yang mau nonton bawa saja biayanya ucapnya.
Ditanya kenapa acara tersebut tidak difikirkan dan lebih matang terlebih dahulu, karenakan belum ada musyawarah antara komite dan Wali murid, pihak kepala Sekolah mengatakan,"gak enak pak kalo di tolak karena yang datang yang menawarkannya langsung pak koordinator."Tuturnya.
"Lain lagi pengakuan pihak Kepala Sekolah SDN Cibungur 1. Siti Aisyah S.Pd. saat ditemui di sekolah tempat ia bertugas dan ia mengatakan kepada awak media ini,"kalo di sini tidak mengadakan kegiatan Nobar, karena saya berfikirnya karena disinikan taraf ekonominya kebanyakan menengah kebawah dan kita juga lagi memproritaskan KTA yang kemarin itu,kebetulan kita ganti ketetapan yang dari Kornas ya,lima belas ribu,lima belas ribu,dan kalo ada nonton bareng harus bayar lima belas ribu kan ada konsekuensinya jadi lebih baik saya menolaknya,jadi begini dari pada boleh ada boleh tidak yang namanya anak anak pak,disaat ada yang satu lihat,kan lainnya maksa kepada orang tuanya mending kalo orang tuanya ada saat itu uang kalo gak ada, memaksakan pinjam atau apa,makanya saya juga kemarin bilang dengan berat hati,maaf pak ini mah seolah olah wajib tidak wajiblah kata saya jadi saya menolak saya lebih mementingkan apasih yang dibutuhkan anak, saya memikirkan keorang tuanya karena saya juga sebagai orang tua dan kalo toh mau nonton bareng kita juga punya layar punya apa nonton aja semua tanpa memilah Milah gitukan,tanpa ini boleh masuk tanpa ini gak ini mah yang bayar saja yang boleh nonton yang gak mah gak boleh,dan yang datang menawarkan kepihak sekolah adalah pihak cv pengusaha pemutaran film tersebut,kalo Koorwil mah cuman rekomendasi mengijinkan boleh silahkan diterima tidak juga tidak apa apa,tidak ada hukuman atau kita kena sanksi ini gak." Jelasnya.
"Ma'mun S.Pd selaku Koordinator Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kecamatan Sukaresmi saat di temui di tempat kerjanya dan ditemani sejumlah Pegawai dan Kepala Sekolah mengelak ."Secara rekomendasi kalo secara tertulis saya tidak mengeluarkan rekomendasi, perjalanan latar belakangnya seperti ini" yang bersangkutan datang ke Koorwil minta ijin pak saya minta ijin untuk menawarkan pemutaran film,dan saya bertanya filmnya film apa dan dijawab oleh pihak pemutar film,bahwa filmnya tentang tata Surya,trus hewan hewan purbakala,sesuai dengan misi kurikulum yang sekarang,tau kan kurikulum yang sekarang, kurikulum merdeka dimana dalam kurikulum merdeka ini. disana merdeka belajar merdeka mengajar di tambah lagi ada misi yaitu diantaranya menuju digitalisasi sekolah' jadi cocok kata bapak,jadi bapak nitip ini sifatnya hanya penawaran jangan ada pemaksaan tawarkan kesekolah trus kontribusinya seperti itu dan kalo memang sekolah menerima ya silahkan kalo tidak menerima jangan dan sekolah juga silahkan tanya kepada wali muridnya apakah siap atau tidak,kalo siap ya silahkan diputar kalo tidak ya sudah,karena muatan di filmnya ada edukasinya kaitan dengan tata Surya,kan selama ini murid murid hanya mendengar dari guru,guru,kalo di tayangkan film kan mudah mudahan karena ada muatan digitalisasi disini,apalagi ini filmnya 3 dimensi katanya.coba dimana letak kesalahannya bapak sehingga perlu diklarifikasi,dan kalo di Sukaresmi ini baru empat sekolah yang mengadakan nobar.dan saya belum pernah datang ke sekolah menawarkan film belum pernah,saya hanya membuat pengumuman di forum Kepala Sekolah bagi yang mau silahkan diterima dengan baik dan bagi yang menolak silahkan bicarakan dengan baik,dan saya bilang ada gak untuk pihak sekolahnya sendiri iya dong kasihan pihak sekolah,dan pihak pengusaha pemutar film mengatakan insyaallah adalah pak,itu saja pungkas Koorwil dalam penjelasannya.
"Di lain waktu yang terpisah KADINDINPORA Kabupaten Pandeglang saat di konfirmasi, Via Pesan WhatsApp dan melalui telfon genggamnya mengatakan kepada awak media ini." Setiap kegiatan Edukasi kepada Siswa yang tidak tercantum pada RKAS,maka perlu dimusyawarahkan singkatnya.
"Umaedi selaku ketua lembaga LIN (lembaga investigasi Negara) DPC Pandeglang angkat bicara terkait hal ini."Kami menduga jelas dari pihak koordinator wilayah Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kecamatan Sukaresmi disinyalir sudah ada intervensi kepada pihak sekolah kalo seperti itu caranya,dan kami menduga ini sudah nampak terlihat dijadikan ajang untuk meraup keuntungan buat pribadi atau golongan, ingat anak anak penerus bangsa ini jangan dijadikan sapi perah untuk meraup keuntungan.mau seperti apa negara kita tercinta ini kalau segala aspek dijadikan ladang meraup keuntungan untuk pribadi atau golongan,lihat saja bisa hancur Negara ini bila hal hal seperti ini selalu dibiarkan dan dianggap biasa,jadi kami menghimbau kepada Dinas Dinas terkait panggil Pihak yang bersangkutan untuk memberikan teguran atau sanksi sesuai aturan yang berlaku."pungkasnya.
(Djemi/Tim)
