JAGUARNEWS77.com//Lebak - Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Lebak mengecam keras aksi yang di terjadi di Pulau Rempang-Galang, Batam, Kepulauan Riau dan meminta pemerintah batalkan proyek Rempang Eco City jika tuntutan masyarakat tidak diindahkan.
Ratu Nisya Yulianti Ketua Umum HMI Cabang Lebak menyampaikan bahwa tindakan rezim yang dipertontonkan terhadap masyarakat di Pulau Rempang dan Galang mencederai nilai-nilai kemanusiaan. Sebab, kita semua memiliki tanggung jawab yang sama diatas nama kemanusiaan.
"Siapapun tidak boleh lupa bahwa tujuan negara dalam mandat UUD 1945 harusnya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mamajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan malah melakukan kekerasan dan menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan, bahkan sampai membubarkan anak-anak sekolah yang sedang mengenyam pendidikan, ini sangat menciderai amanat konstitusi Negara kita.” ujar Ratu Nisya Yulianti Ketua Umum HMI Cabang Lebak
Ratu menambahkan, dapat dipahami bahwa rencana pembangunan Rempang Eco City yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) pemerintah pusat sangat ambisius dan terlihat lebih mementingkan investor daripada masyarakat. Sudah ambisius ditambah tidak menerapkan prinsip kemanusiaan pula.
“Menurut informasi yang ditelusuri bahwa kawasan Pulau Rempang sudah dihuni masyarakat sejak tahun 1834, sangat jauh sebelum terbentuknya BP Batam. Pelaksanaan kebijakan yang dilakukan tanpa konsultasi dengan masyarakat terlihat sangat ambisius, bahkan sampai menggunakan kekuatan TNI dan Polri yang berlebihan serta brutal untuk mengusir masyarakat yang menimbulkan efek trauma kepada masyarakat ini sudah konyol dan gila”, Demikian pernyataan Ketua Umum HMI Cabang Lebak.
" Ya meskipun proyek ini memiliki potensi besar untuk menarik investasi Rp. 318 triliun hingga 2080, tetap saja ini sangat cacat dalam hati nurani dan logika sebagai manusia, karena mengorbankan ribuan masyarakat dan 16 kampung tua yang telah ada sejak 1834 ini bukan soal masyarakat tidak bermindset maju tapi justru pelayan masyarakat yang tidak mencerminkan tugas dan peran sebagai pelayan masyarakat”, tandasnya.
Secara kelembagaan HMI Cabang Lebak, secara tegas mengutuk keras tindakan yang tidak keprimanusiaan dan cacat adab yang yang dilakukan rezim terhadap masyarakat Rempang-Galang dan meminta Presiden Jokowi dan Menteri Investasi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia untuk mengevaluasi dan mencabut proyek Rempang Eco-City sebagai PSN yang dinilai sangat tidak memiliki prinsip kemanusiaan dan lebih mementingkan ambisi keuntungan pihak pusat dan mendesak kepada Kepala Kepolisian RI (Kaplori) dan segenap atas nama Aparat Penegak Hukum agar tegas membina secara lebih anggota untuk senantiasa memiliki hati yang berkeprimanusiaan.
“Kami meminta Presiden Jokowi dan Menteri Investasi dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mencabut proyek Rempang Eco-City sebagai Proyek Strategi Nasional sebagaimana termaktub di dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (PSN)”, ujar Ratu.
Juga mendesak Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Kepolisian Daerah Kepulauan Riau untuk segera membebaskan sejumlah warga yang ditahan dan menarik seluruh aparat bersenjata dari lokasi konflik. Tentu ini hal yang ditakuti terjadi ke daerah lain, karena pemangku kebijakan punya kekuasaan lebih atas apa yang dilakukan. Seyogianya aparat hadir sebagai pelindung masyarakat, bukan pelindung oligarki yang mendzholimi rakyat.
(Djemi)
