JAGUARNEWS77.com // Jakarta - BPK RI menyatakan, telah menyampaikan 669.268 rekomendasi hasil pemeriksaan pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah, BUMN dan BUMD. Ratusan ribu rekomendasi tersebut dilakukan BPK sejak tahun 2005-2022.
Hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi BPK tersebut, menunjukkan 77 persen telah sesuai, 17 persen belum sesuai. Kemudian, 5 persen rekomendasi belum ditindaklanjuti dan 1 persen tidak dapat ditindaklanjuti.
"Secara kumulatif hingga 31 Desember 2022, entitas telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran uang. Dan/atau penyerahan aset ke negara, daerah, perusahaan sebesar Rp136,03 triliun," kata Ketua BPK Isma Yatun dalam penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP Tahun 2022 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2022 kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), di Jakarta, Senin (26/6/2023).
Isma mengatakan, pelaksanaan tindak lanjut pemeriksaan itu merupakan basis meningkatkan performa pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah. "Besar harapan kami, Bapak Presiden dapat mendorong seluruh Menteri dan Pimpinan Lembaga serta Pemerintah Daerah menindaklanjuti rekomendasi BPK,” ucapnya.
Isma mengungkapkan, LHP LKPP Tahun 2022, BPK memberikan puluhan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Yakni, pemeriksaan 82 Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL).
Pada Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) menunjukkan, opini WTP atas 81 LKKL dan LKBUN. Lalu, satu LKKL, yaitu LK Kemenkominfo Tahun 2022 memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
“BPK berharap Pemerintah dapat terus melakukan upaya efektif. Agar selanjutnya seluruh Kementerian Lembaga dapat memperoleh opini WTP,” ujar Isma.
Lebih lanjut, Isma menuturkan, BPK juga menyampaikan Hasil Review Pelaksanaan Transparansi Fiskal. Menunjukkan, pemerintah telah memenuhi sebagian besar kriteria transparansi fiskal berdasar praktik terbaik internasional.
“Kami berharap, Pemerintah dapat terus meningkatkan kualitas dan transparansi pengeloaan fiskal sebagai pilar dalam fiscal early warning system. Sekaligus, elemen fundamental dalam manajemen keuangan publik yang efektif dan akuntabel,” kata Isma.
Artikel ini telah tayang di rri.co.id dengan judul : Selama 2005-2022, BPK Berikan Ratusan Ribu Rekomendasi pemeriksaan (Red)
