JAGUARNEWS77.COM//Pandeglang - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pandeglang lakukan Rapat Hearing di Gedung Bamus DPRD Kabupaten Pandeglang. Rabu, 10/05/2023.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD, Ketua Komisi IV dan Komisi III serta juga dihadiri oleh beberapa OPD diantaranya Kepala Dinas DPMPD, Dinas Perhubungan Dishub, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas DPMPTSP,.
Entis Sumantri, Ketua Umum HMI Cabang Pandeglang menuturkan bahwa bicara kepariwisataan hari ini menjadi polemik baru dengan hasil investigasi dan temuan kami selaku civil society yaitu ada "Beberapa point hasil investigasi yang kami lakukan di tempat- tempat wisata di kabupaten pandeglang, memuncaknya hal ini pada saat pra dan pasca Hari Raya idulfitri kemarin, sehingga ini kami kerucutkan menjadi beberapa Point diantaranya :
1. Retribusi wisata
2. Pengelolaan dan pembinaan wisata yang ada di kabupaten pandeglang.
3. Pengoptimalan untuk peningkatan PAD kabupaten pandeglang dari Sektor Wisata
4. Pengelolaan wisata milik Daerah kabupaten pandeglang
5.jumlah Wisata di kabupaten pandeglang
6. Banyak terjadi dugaan pungli dalam sektor wisata
7. Perawatan dan pengelolaan Cagar Budaya kabupaten pandeglang.
8. Pembinaan Pokdarwis yang ada di kabupaten pandeglang
9. penerapana tarif Wisata
10. Akses insfrastruktur masuk wisata.
11. Perizinan Wisata di kabupaten pandeglang"
12. Penertiban penjualan miras di tempat wisata
Masih kata Entis Sumantri, dirinya juga mengatakan bahwa sebelumnya HMI pernah melakukan Audiensi dengan Dinas Pariwisata dan kebudayaan namun tidak ada titik temu sehingganya hari ini dilakukan Rapat Hearing."
"Karena memang persoalan ini begitu kompleks, tidak mungkin juga jika ditempuh dengan persuasif Audiens satu persatu dengan OPD terkait maka kami meminta kepada DPRD untuk lakukan Rapat Hearing agar mendapatkan solusi dengan hadirnya beberapa OPD terkait walaupun memang ada yang tidak hadir di sini" Kata Entis Sumantri
Lebih lanjut dirinya juga menyoroti tentang pengelolaan wisata dan pembinaan terhadap Wisata yang di kelola oleh pemerintah daerah ataupun swasta, pengelolaan aset-aset daerah dalam sektor wisata, cagar budaya terlagi ada aturan kementrian pariwisata untuk pembangunan Desa Wisata yang memiliki potensi menjadi tempat wisata, maka jelas untuk menyongsong Branding Kabupaten Pandeglang "Kota Wisata"Jangan sampai ini di abaikan dan tidak seusai dengan Branding itu sendiri!" Kutipnya.
"Hal ini sangat lah penting untuk kita pikirkan bersama baik OPD terkait, DPRD, Akademisi, agent sosial control Mahasiswa, pemuda dan semua elemen pemerhati kebijakan yang ada di kabupaten pandeglang, agar penegakkan sebuah aturan tentang retribusi, tentang Wisata, dan pembinaan dan pengelolaan terhadap tempat-tempat wisata itu di jalankan dengan baik dan benar untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Pandeglang, seuai data yang ada bahwasanya PAD terbesar itu di dapatkan dari RSUD Berkah ini kan terlihat janggal dan aneh "mengharapkan orang sakit saja " Maka perlunya ada inovasi baru untuk meningkatkan PAD Kabupaten pandeglang,, " Ungkapnya
Sementara Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang, Neneng Nuraeni, mengatakan telah membuat Lima (5) Team Monitoring untuk pengelolaan sektor pariwisata
"Dengan dasar Keamanan dan Kemanyamanan yang nantinya akan menentukan Pemasukan PAD, perlu diketahui juga aset yang dikelola oleh kami ada dua yaitu Cisolong dan Cikoromoy adapun terkait Pulau Liwungan, Popole dan Karangsari itu sudah dipindah tangankan pengelolaan kepada BPKD" Ujarnya.
Dirinya juga menegaskan terkait penerapan tarif wisata mengacu kepada Perda No.09 Tahun 2021.
"Bicara Desa Wisata itu perlu diketahui, bahwa hal tersebut dibentuk atas pengajuan dari Desa yang bersangkutan dan kami di sini akan melakukan pembinaan" Tambahnya.
Senanda hal yang sama, Kepala Dinas DPMPD, Doni Hermawan menuturkan bahwa ada 18 Desa Wisata yang saat ini sedang dikembangkan
"18 Desa tersebut Alhamdulillah sudah progres dalam tahapannya masing-masing, kami juga tegaskan pembinaan hal tersebut dari Dana Desa dan BUMDes " Tegasnya.
"Sementara terkait polemik yang ada di Desa Cikoncang itu nanti saya akan panggil dari Pihak yang bersangkutan untuk konsultasikan kembali terkait Penerapan Perdesnya agar tidak salah langkah" Ujar Doni Hermawan.
Sedangkan Kepala Dinas Perhubungan, Atang Suhana mengatakan terkait retribusi.
"Ada 9 titik terkait penerapan retribusi diantarnya di Kecamatan Pandeglang meliputi Jalan Bank Banten, Jalan Masjid Agung dan Lainnya, Kecamatan Saketi, Panimbang, Cibaliung, Bojong, Picung dan Kecamatan Carita.
Adapun Carita ini meliputi Jalan Raya-nya, bukan tempat wisatanya" Ujarnya.
Dirinya juga menuturkan, bahwa Dinas Perhubungan itu menerapkan retribusi kepada parkir ditepi jalan.
HMI Cabang Pandeglang juga meminta agar Pihak OPD tekait untuk serius menangani polemik yang ada pada sektor pariwisata, agar dapat meningkatkan pendapat asli daerah dan tak ada lagi alasan APBD Kabupaten pandeglang itu kecil, karena masih banyak hal yang harus di berikan kepada masyarakat khusus nya sektor pembangunan insfrastruktur yang layak untuk masyarakat kabupaten pandeglang.
"Kami dari HMI sebagai Agen of Sosial Control bicara hari ini terkait polemik yang ada tentang Sektor Pariwisata itu atas dasar investigasi yang kami lakukan ke lapangan artinya bukan hanya sekedar omong kosong belaka, kami akan kawal hingga tuntas persoalan pariwisata ini maka kami harap Pihak OPD terkait untuk serius menangani polemik tersebut" Tutup Entis Sumantri, Ketua Umum HMI Cabang Pandeglang.
(DJEMI)
