Dalam pantauan awak media ketika aksi berlangsung sempat terjadi beberapa kali kericuhan yang bisa diredam oleh pihak Polres Pandeglang. Dari mulai aksi diluar halaman kantor Bupati, sampai dengan massa aksi merangsek ke halaman kantor Bupati Pandeglang. Yang bahkan para pengunjuk rasa sempat menyegel kantor Bupati dengan menggunakan lakban, yang ketika itu pintu masuk dijaga ketat oleh pihak aparat Kepolisian dan Polisi Pamong Praja.
Dalam orasinya Nova Ihroni mengatakan, bahwa harta kekayaan Bupati Pandeglang mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2 tahun terakhir kurang lebih sekitar 11 milyar rupiah. Berdasarkan data laporan LHKPN, tercatat Bupati Pandeglang Irna Narulita mempunyai harta kekayaan sebesar 62 Miliar rupiah, juga memiliki 112 bidang tanah dan 1 unit kendaran bermotor merk Honda,.
“Apakah harta mewah yang dipamerkan oleh keluarga Bupati Pandeglang Irna Narulita atau Keluarga Dimyati Natakusumah sudah seluruhnya dilaporkan di LHKPN?, Ini menjadi tanda tanya yang besar mengenai laporan harta kekayaannya" ucapnya.
Dalam aksi unjuk rasa tersebut, mereka meneriakan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan PPATK (Pusat Pelaporan Transaksi Keuangan) segera turun Ke Pandeglang, guna mengaudit harta kekayaan Bupati Pandeglang Irna Narulita yang sangat fantastis dan dinilai tidak wajar.
Sementara di waktu yang hampir bersamaan, Yolan Muzaki dalam orasinya bahwa bupati dianggap tidak mendengarkan aspirasi masyarakatnya. Dengan menggunakan peralatan sound system agar smua yang disuarakan bisa terdengar,
"Dalam kepemimpinan Irna-Tanto sudah dua periode, apakah sarana pendidikan, kesehatan sudah mumpuni, dianggap nol besar dan hanya terkesan memperkaya diri saja. Seperti program Jakamantulpun terkesan mangkrak, karena masih lebih banyak yang belum tersentuh, hanya sebagaian saja. Sementara sarana kesehatan seprti rumah sakit yang lebih layak disebut Rest area, dikarenakan fasilitasnya belum mumpuni padahal angka yang ada untuk kesehatan cukup fantastis "teriaknya.
Lebih lanjut dalam orasinya Yolan menyebutkan, bahwa mahasiswa "sebagai agen of change atau sosial kontrol, sangat geram ketika Kabupaten kita masih menjadi daerah yang tertinggal sampai dengan hari ini"
Dan ahirnya para pengunjuk rasa diterima oleh pihak Pemkab Pandeglang, Ramadhani selaku Asisten Daerah (Asda) III, yang langsung memberikan penjelasan pada pengunjuk rasa bahwa pihaknya tidak alergi untuk menerima saran dan kritik, dan semua yang diaspirasikan oleh para pengunjuk rasa terutama program pemerintah yang ada, semua sudah masuk dalam rancangan pembangunan jangkan menengah yang tengah berproses. Dan semua tergantung kemampuan keuangan fiskal daerah, Ditambahkannya terkait laporan kekayaan para pejabat dari mulai Bupati, Wabup sampai dengan Camat se-Kabupaten Pandeglang, per Januari sudah dilaporkan pada KPK maupun PPATK semua ada datanya dan bisa diakses. (Djemi)
