JAGUARNEWS77.COM//Pandeglang - Minal Aidzin Walfaidzin Mohon maaf lahir dan Bathin. Salam pergerakan!
Perihal gaya hidup briokrasi hedonis Pejabat publik Kab. Pandeglang. Maka, Pengurus Cabang
Pegerakan Mahasiswa Islam Indonesia kabupaten pandeglang menindaklanjuti dengan
berbaliknya gaya hidup pejabat dengan fakta kondisi masyarakat kabupaten pandeglang.
Trah dinasti Natakusuma kab. Pandeglang telah memimpin pandeglang kurang lebih selama
enam belas tahun masih gagal dalam pemerataan insfraktuktur beserta menurunkan angka
kemiskinan kabupaten pandeglang dan melakukan kebijakan-kebijikan yang tidak objektif dan
cenderung tidak berpihak kepada masyarakat banyak. Misalnya anggaran mobil Dinas Bupati
yaitu satu unit Predo Land Cruiser Tahun 2019 senilai 1,9 M. selain itu, menganai kebijakan
tentang pemberian sepedah listrik untuk RT/RW senilai 38 M pada Tahun 2023, angka tersebut
sangat fantastis dimuka umum, dan sangat berbanding terbalik dengan Insfrastruktur jalan yang
masih rusak parah dan masih belum adanya pembangunan yang merata dan menyeluruh secara
maksimal. Diketahui total jalan Kabupaten pandeglang 723 Kilometer per tahun 2022 dan masih
punya kerusakan sekitar 200 Kilometer, artinya Pembangunan Insfrastukur sangat lambat jika
dibandingkan dengan Masa jabatan Bupati pandeglang yang sudah 2 periode menjabat.
Rencana Tata Ruang Wilayah yang sampai saat ini belum rampung dilakukan, aturan mengenai
lahan pertanian pangan berkelanjutanpun belum usai, kerja eksekutif dan legislatif kemana?
Yang seharusnya memikirkan hal yang utama bagi masyarakat pandeglang.
Ramainya pandeglang yang akan menjadi kota pembangunan strategis nasional tidak dibarengi
dengan kualitas Sumber Daya Manusia dengan mencotohkan pendidikan tertinggal dari beberapa
kabupaten. Ini menjadi polemik besar bagi pendidikan yang mencetak sumber daya yang unggul.
Selanjutnya sektor ekonomi. tercatat ada kenaikan angka kemiskinan dari tahun 2019 mencapai
9,42% dan ditahun 2021 menjadi 10,72% dan menjadi 9, 32% pada Tahun 2022. artinya
kemiskinan di pandeglang tiap tahunnya mengalami prestasi yang tidak maksimal dan naik
turun. Upaya progresif pemerintah kabupaten Pandeglang lagi-lagi sangat tidak serius jika
dibandingkan dengan masa jabatan Bupati Pandeglang yang sudah 2 peiode menjabat. selain itu,
keadaan makin di perburuk dengan fasilitas tempat pariwisata yang kurang memadai sehingga
dampak yang muncul minimnya pengunjung ke tempat wisata yang berada di kab. pandeglang
secara tidak langsung ini berimpect kepada masayarakat kab. pandeglang yang mata
pencahariannya kebanyakan berdagang di kawasan pariwisata, penurunan yang signifikan dari
tahun ke tahun yang melandasari perekonomian masyarakat sehingga melonjaknya angka
kemisikinan di kabupaten pandeglang.
Kemudian sektor kesehatan dalam hal ini yang selalu menjadi momok pembicaaran masyarakat,
aroma ketidakbecusan pemerintah setidaknya tercium ke ranah sektor kesehatan, baik berbicara
fasilitas yang di berikan rumah sakit umum pandeglang itu sangat jauh di bawah kata standar
dengan fasilitas yang kurang memadai menjadi penghambat utama pelayanan bagi masyarakat di
tambah dengan sering kosongnya stok obat-obatan di rumah sakit umum seakan menjadi beban
tambahan bagi masyarakat. ketiadaan transpransi anggaran menyebabkan publik semakin
bertanya-tanya dan curiga akan penggelapan dana yang di lakukan oleh pihak tertentu.
sedangkan dalam hal ini RSUD PANDEGLANG sudah berstatus BLUD seperti yang tertuang
dalam PERMENDAGRI No. 79 thn 2018 menetapkan pola penerapan keungan badan layanan
umum daerah (BLUD) dengan sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis tugas (UPTD)
atau badan daerah. Seharusnya RSUD mampu memberikan pelayanan yang prima dalam setiap
urusan pelayanan pasien.
Sementara melihat pelaporan data elhkpn.kpk.go.id, Bupati pandeglang Irna narlulita
mempunyai harta kekayaan 62 miliar meningkat dalam dua tahun terakhir sebasar 11 Miliar
memliki 112 bidang tanah kepemilikan 1 unit kendaran motor honda 2008.
Apakah harta mewah yang dipamerkan oleh keluarga dimyati, sudah seluruhnya dilaporkan
kepada LHKPN menjadi tanda tanya yang besar mengani laporan harta kekayaan.
Kemewahan yang ditunjukan terhadap anaknya merupakan kejanggalan apa yang dilaporkan
dalam pelaporan kekayaan pejabat sudah jelas arahan dari presiden mengenai ASN
menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dengan sejelas jelasnya.
Perilaku hidup hedonis pejabat negara melanggar kode etik aparatur sipil negara (ASN), selain
itu mengenai gaya hidup hedonis merupakan salah satu faktor tindak pidana korupsi. Maka kami
tegaskan agar Menko Polhukam beserta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
(PPATK) bisa datang memeriksa dan profesinal dalam melakukan sidak harta kekayaan Bupati
Kabupaten pandeglang, maka dari itu kami menuntut
Tuntutan
1. KPK dan PPATK segara turun ke Pandeglang Audit Transparansi Harta kekayaan
Natakusuma.
2. Gagalnya dalam penetapan kebijakan yang tidak menguntungkan rakyat pandeglang
(Mobil Dinas predo land Cruiser, Sepeda Listrik)
3. Lakukan pemerataan pembangunan dalam insfrastuktur, Pendidikan, dan kesehatan.
4. Tuntaskan angka kemiskinan kabupaten pandeglang yang terdata mencapai 114.650 jiwa
atau 9,32%.
5. Tuntaskan angka penganguran tercatat 50.910 jiwa atau 9,24%.
6. Gagalnya dalam merencanakan Rencana Tata Ruang Wilayah.
7. Segera lakukan pengesahaan aturan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
8. Pecat seluruh jajaran OPD kabupaten Pandegalng
9. Evaluasi Kinerja DPRD Kabupaten Pandeglang.
10. Turunkan Bupati dan wakil Bupati Pandeglang.
(DJEMI)
