"Aksi yang di gelar pada bulan suci ramadhan 1444 H, yang di hadiri oleh ratusan kader dari berbagai cabang se-jabodetabeka-Banten"
Salahsatunya cabang himpunan mahasiswa islam, HMI Cabang Pandeglang yang ikut serta, dalam aksi demonstrasi tersebut menyampaikan tentang isu-isu kedaerahan yang ada di wilayah nya, khusus nya wilayah hukum Polres Pandeglang dan Polda Banten, "
Hal tersebut di sampaikan oleh Entis Sumantri selaku ketua Umum HMI cabang Pandeglang yang mengatakan bahwasanya Polda Banten, khususnya polres pandeglang perlu di evaluasi oleh institusi tertinggi kepolisian (Mabes polri), "
"Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, dalam menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri." jum'at 14/04/2023
Lanjut ketua umum mengatakan telah genap tiga tahun pasca Jendral Listyo Sigit Prabowo dilantik menjadi Kapolri, Visi Presisi Polri telah menjadi bagian integral dalam semangat penegakan hukum di Indonesia, terutama penegakan hukum yang dilakukan oleh institusi Polri."
"Visi Presisi Polri menjadi harapan baru bagi wajah penegakan hukum di Indonesia, yang diharapkan akan menghadirkan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan di Indonesia."
Entis (tayo) mengatakan ternyata harapan itu hanya mimpi belaka, dengan banyak problem yang terjadi di tatanan institusi polri kini menjamur di beberapa daerah salah satunya kabupaten pandeglang- Banten, mulai dari tingkat terbawah hingga atas baik polsek, polres, Polda bahkan mabes polri sendiri, yang tidak sesuai dengan visi, persisi institusi polri maka jelas adanya kegagalan kapolri dalam menjalankan tugas dan fungsinya sehingga terjadi nya krisis kepercayaan masyarakat, "
ketua umum mengatakan "kami juga memberikan peringatan kepada pihak polres pandeglang dan polda banten", agar jangan hanya melakukan pencitraan saja, seperti poto-poto dengan pejabat daerah, ini kepolisian apakah pemerintah daerah?jadi setop pencitraan demi kepentingan golongan", ungkapnya
Hal senada juga di sampaikan oleh agung Lodaya selaku kabid hukum dan HAM HMI cabang Pandeglang, yang menyampaikan bahwa banyak kasus hukum di tatanan institusi polri baik itu di daerah masing-masing salah satunya nya adalah. Polres Pandeglang dan Polda Banten, " Katanya
Kami contoh kan beberapa studi kasus yang melibatkan institusi polri, khusus nya di wilayah hukum polres pandeglang yang diduga dalam penanganan kasus itu sangat lah lambat, dan terindikasi pilih- pilih kasus, "
"sebagai organisasi perjuangan dan agents social control di kabupaten Pandeglang - Indonesia, itu banyak kasus yang tidak di tindak dengan mengedepankan asas- asas hukum sesuai dengan Undang- undang yang berlaku,"
Agung mengatakan kasus terbaru yang ada di kabupaten pandeglang, tentang maraknya keterlibatan institusi kepolisian yang diduga kasus keterlibatan pejabat polri dalam kasus tambang- tambang ilegal, kasus pelecehan, narkoba, mafia proyek, dan persoalan tentang kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) yang masih marak terjadi di kabupaten pandeglang," Jum'at 14/04/2023
sampai dengan terakhir kali yaitu persoalan tentang, penculikan dan pelecehan yang terjadi di kabupaten pandeglang yang menurut hasil investigasi yang kami dapat kan di lapangan bahwasanya tatanan polsek, polres pandeglang sangat begitu lambat dalam penanganan kasus tersebut, harus viral dulu baru bergerak, "
Dengan ini kami himpunan mahasiswa islam (HMI) Cabang pandeglang mosi tidak percaya terhadap institusi polri dan segera, evaluasi total polres pandeglang dan polda banten, agar sesuai dengan apa yang di cita-citakan Kepolisian Republik Indonesia, barang siapa yang tidak setia dengan kasus-kasus kecil dia juga tidak akan setia terhadap kasus-kasus besar" tutup HMI Cabang pandeglang**
(Djemi)
