JAGUARNEWS77.com // Jakarta - Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan rasa syukurnya karena Indonesia terhindar dari sanksi berat setelah FIFA membatalkan perhelatan Piala Dunia U-20 di Tanah Air. Erick menambahkan, organisasi sepakbola internasional tersebut hanya memberikan sanksi administrasi kepada PSSI.
“Saya hanya bisa berucap, Alhamdulillah, atas rahmat Allah SWT dan doa dari seluruh rakyat Indonesia khususnya para pecinta sepakbola. Kita terhindar dari sanksi berat pengucilan dari sepakbola dunia, istilahnya Indonesia hanya mendapat kartu kuning, tidak kartu merah,” ujar Erick usai pertemuan di Paris, Prancis, pada Kamis (6/4/2023), sebagaimana keterangan tertulis yang diterima rri.co.id.
Erick menambahkan, pertemuan dengan FIFA sesuai arahan Presiden Joko Widodo untuk melakukan negosiasi sekaligus mempresentasikan blueprint transformasi sepakbola Indonesia. Erick juga menjabarkan komitmen pemerintah Indonesia untuk merenovasi 22 stadion yang dapat dipakai untuk kegiatan tim nasional dan liga.
“Setelah saya menyampaikan pesan Presiden Jokowi, dan menjelaskan cetak biru sepakbola kita, FIFA hanya memberikan sanksi administrasi. Yakni berupa pembekuan dana FIFA Forward untuk keperluan operasional PSSI," kata Erick.
"Hal itu akan direview kembali setelah FIFA mempelajari strategi besar pengembangan sepak bola Indonesia," ucapnya melanjutkan.
Bagi Erick sanksi administrasi yang diberikan FIFA di satu sisi merupakan sebuah pembelajaran dan berkah bagi Indonesia. Dimana saat ini sepakbola Indonesia terus berbenah menuju perbaikan di semua sektor.
“Saya berusaha maksimal saat bertemu dengan FIFA, dengan sanksi ini masih terus melanjutkan program transformasi sepakbola bersama FIFA. Dengan sanksi ini, kita bisa bermain dan berkompetisi di SEA Games pada akhir bulan ini,” katanya.
Sejak FIFA mengumumkan pencabutan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala dunia U-20, banyak pihak mengkhawatirkan sanksi yang akan diterima Indonesia. Presiden pun meminta Erick Thohir segera menjadwalkan pertemuan dengan Presiden FIFA untuk menegosiasikan kemungkinan sanksi tersebut. (Sumber : KBRN/Red)