_Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II, Erliani Budi Lestari usai rapat di Ruang Kementerian PPN/Bappenas, beberapa waktu lalu. (Foto: istimewa)_
JAGUARNEWS77.com // Jakarta - Arah kebijakan Kota Kendari akan dikembangkan menjadi Hub Konektivitas Regional Wilayah Sulawesi Tenggara. Hal ini didorong oleh potensi kondisi geografis teluk kendari sebagai jalur transportasi masuk dan keluarnya barang dan orang, juga didukung oleh kekayaan sumber daya.
Diantaranya, potensi produksi perikanan Kota Kendari mencapai 232.08 Ton/tahun, ditambah potensi pertambangan, objek wisata berupa kebun raya, pantai dan kawasan teluk serta penetapan Kota Kendari sebagai salah satu PSN (Proyek Strategi Nasional) di kawasan Industri Abeli Nambo.
Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II, Erliani Budi Lestari, menanggapi bahwa pembangunan infrastruktur Teluk Kendari di bidang pekerjaan umum perlu memperhatikan aspek pelayanan dasar khususnya bidang air minum dan sanitasi serta pengelolaan persampahan secara terpadu. Hal ini disampaikan dalam rapat yang dilaksanakan di Ruang Rapat Kementerian PPN/Bappenas, beberapa waktu lalu.
“Pengembangan wilayah pesisir Teluk Kendari sebagai ‘Waterfront City’ haruslah mementingkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dengan memperhatikan isu keberlanjutan lingkungan, terutama yang berkaitan dengan kawasan perairan laut dan pesisir, misal permasalahan sampah laut, sedimentasi, pencemaran dan lain-lain. “ kata Erliani.
Meski demikian, Kota Kendari memiliki permasalahan dari faktor alam maupun sosial lingkungan. Salah satunya adalah tingginya sedimentasi teluk yang mencapai lebih dari 50 Juta m3 yang dapat mengganggu alur laut dan aktivitas perairan lainnya.
Dalam rapat tersebut juga dibahas bahwa Kota Kendari memiliki kapasitas fiskal yang sangat minim, sehingga butuh dukungan anggaran dari Pemerintah.
Tahun 2023 estimasi belanja modal pembangunan dalam kerangka mewujudkan Kota Kendari sebagai Hub Regional yaitu sebesar 1.078,64 M, sedangkan modal pembangunan hanya 197 M atau 13,18% dari total APBD.
Oleh karena itu, Erliani menilai perlu fokus pada pembangunan infrastruktur untuk membuat Kota Kendari sebagai Waterfront City dengan memaksimalkan potensi pelabuhan yang ada dan pembangunan terminal penumpang, serta pembangunan jalan daerah untuk mendukung konektivitas antar wilayah.
Rapat dihadiri oleh Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II, Perwakilan seluruh mitra sektor terkait PPN/Bappenas, Perwakilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Pj. Walikota Kendari beserta jajaran OPD terkait dan Ketua DPRD Kota Kendari beserta anggota.
Editor: Shendy Marwan/Red
