Wapres beserta awak media dalam penerbangan dari Osaka ke Tanah Air usai lawatan ke Jepang, (Foto: dok. BPMI. Setwapres)
JAGUARNEWS77.com // Jakarta – Meskipun telah membentuk Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), hingga saat ini pemerintah belum berencana membentuk komite untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia di luar negeri.
Sejauh ini, menurut pernyataan Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin, tugas pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di luar negeri dilaksanakan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) termasuk di dalamnya Atase Perdagangan dari Kementerian Perdagangan, dan juga para diaspora Indonesia, seperti yang dilakukan di Jepang.
“Jadi bukan komite tersendiri tetapi bagian dari KBRI Jepang. Bukan dari KNEKS tetapi bagian dari KBRI, semacam Atase Perdagangan,” terang Wapres kepada awak media dalam penerbangan Osaka ke Tanah Air usai lawatan ke Jepang, Kamis (09/03/2023).
Menurut Wapres, salah satu tugas KBRI adalah membantu para pengusaha Indonesia yang memasarkan produk halalnya di luar negeri, terutama agar produk-produk tersebut sesuai dengan standar negara setempat.
“Misalnya KBRI Jepang, terus mengkurasi berbagai masyarakat kita di Jepang yang melakukan impor produk halal dari Indonesia dengan standar Jepang,” ujarnya.
Sebab, menurut Wapres, salah satu masalah yang sering dihadapi para pengusaha Indonesia yang ingin memasarkan produk halal di luar negeri adalah standar produk Indonesia yang belum sesuai kriteria negara setempat.
“Nah memang ada sesuatu yang kemarin seperti di Jepang dilaporkan bahwa standar kita seringkali tidak masuk. Padahal pemerintah Jepang welcome untuk mendatangkan produk halal dari Indonesia,” paparnya.
Sehingga untuk mengatasi hal tersebut, kata Wapres, KBRI Jepang yang berperan memberikan masukan mengenai standar-standar yang diterapkan Jepang terhadap produk dari luar negeri, misalnya terkait kehigienisan dan kemasan produk.
“Karena memang selain halalnya, ada standar-standar produk yang harus dipenuhi untuk di Jepang,” tuturnya.
Lebih jauh, Wapres menyebutkan bahwa selain mengandalkan KBRI, pemerintah juga meminta bantuan para diaspora Indonesia untuk mengembangkan dan memperluas pasar produk halal Indonesia di luar negeri.
“Sebenarnya diaspora kita juga sudah melakukan [hal tersebut], walaupun sifatnya mungkin baru kecil-kecilan, tapi sudah mulai. Bahkan ada yang membuka toko halal dan sebagian besar barang yang dijual adalah dari Indonesia,” ungkapnya.
Dari hasil pertemuan dengan para diaspora di Jepang, Wapres menuturkan bahwa banyak WNI yang membuka toko di berbagai kota dengan konsumen, bukan hanya masyarakat Indonesia tetapi juga penduduk Jepang.
“Jadi sebenarnya ini [kerja sama] people to people sudah juga jalan. Kemudian juga perusahaan kita dan pemerintah sedang berusaha memperluas pasar yang selama ini memang belum terbuka, termasuk di Jepang,” tandasnya.
Mendampingi Wapres saat memberikan keterangan pers, Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, serta Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi. (EP/SK-BPMI, Setwapres)
Editor: Shendy Marwan/Red
