Potongan tersebut dari nilai Rp 100 ribu untuk Penerima Bansos Tunai Sembako sampai dengan permintaan oknum terhadap Keluarga Penerima Manfaat KPM PKH sebesar 10% dari pagu Dana Bantuan.
Selain itu, realita dilapangan Penyalur PT Pos Indonesia yang melakukan pencairan dana bantuan bertempat di desa-desa dan kantor Kecamatan dinilai tidak siap sebagai penyalur. Hal tersebut terlihat dari berkerumunnya sejumlah Keluarga Penerima Manfaat saat melakukan antrian panjang menunggu giliran pencairan dana bantuan dengan mengabaikan Protokol Kesehatan yang seharusnya penyalur menyiapkan serangkaian aturan dalam mengatur keamanan beraktivitas selama masa pandemi Covid-19.
Banyaknya laporan sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial Program Sembako, Program Keluarga Harapan dan BLT BBM Tahun 2022 terkait dengan adanya permintaan sejumlah oknum untuk menyisihkan sebagian dari bantuan (pungutan) bukti bahwa pencairan dana dengan Penyalur PT Pos di setiap desa juga kecamatan khususnya di Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang menyisakan segudang persoalan yang perlu adanya tindak lanjut dari Kementerian Sosial.
Mengingat kementerian dalam "TUPOKSI" bergerak dalam kegiatan sosial dan pengabdian pada masyarakat dan juga mewadahi segala bentuk kegiatan sosial kepada masyarakat luas sebagai perwujudan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat, sehingga diyakini dapat menyelesaikan persoalan berkaitan dengan dana bantuan sosial yang dinilai perlu dilakukan evaluasi jika dilihat dari proses pelaksanaan penyaluran dana agar tidak mudah bagi oknum melakukan pungutan liar.
Terlebih lagi Kasus pada penerima program Bantuan Sosial di wilayah Kecamatan Cikeusik diduga banyaknya Keluarga Mampu yang mendapatkan tetapi justru keluarga Miskin tidak tersentuh. Fakta itu tersorot kamera sejumlah KPM banyak yang menggunakan perhiasan emas diperkuat dengan laporan warga sekitar yang mengamini bahwa realitanya yang mampu menerima dan simiskin hanya dapat mengelus dada dengan kata lain tidak menerima.
Menyoroti Kasus-kasus hasil investigasi dan wawancara wartawan yang tergabung dalam Jurnalis Banten Bersatu (JBB) bersama dengan Aktivis Pemerhati Sosial perihal adanya potongan dana bantuan dan banyaknya Keluarga Miskin tidak tersentuh bantuan di wilayah Kabupaten Pandeglang khususnya di Kecamatan Cikeusik akan dilaporkan kepada Menteri Sosial.
"Kami sudah persiapkan surat laporan informasi yang akan kami layangkan kepada Menteri Sosial berjudul, Lapor Ibu Mensos, Tri Rismaharini.! Penyalur PT Pos Cairkan Bantuan Sosial di Kecamatan Cikeusik Sisakan Segudang Persoalan," tandas Ketua Jurnalis Banten Bersatu (JBB) Kasman, S.kom didampingi Aktivis Peleton Pemuda Aris Doris di Kantornya.
@Djemi ( Kabiro pandeglang)
