Kegiatan ini diikuti oleh Kalapas Rangkasbitung, Budi Ruswanto yang didampingi Kasubsi Pembinaan, Eka Yogaswara dan dihadiri oleh seluruh Ka UPT dan perwakilan Pejabat Struktural di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten
Dirjen HAM, Mualimin Abdi membuka langsung kegiatan ini dan dalam sambutannya menjelaskan bahwa dalam Permenkumham Nomor 2 Tahun 2022 ini seluruh unit kerja mulai dari Unit Eselon I, 33 Kantor Wilayah, UPT Keimigrasian, UPT Pemasyarakatan, Balai-balai (diklat, harta peninggalan, dan barang sitaan), kantor perwakilan dan Rumah Sakit Pengayoman akan menjadi obyek Penilaian P2HAM.
"Dalam pelaksanaannya, seperti yang tercantum pada Permenkumham dan diperjelas dalam Petunjuk Pelaksanaan P2HAM, terdapat 5 tahapan yang harus dilaksanakan oleh unit kerja, dan Tahap Pencanangan merupakan tahap yang paling awal" ujar Mualimin Abdi.
“Pencanangan ini adalah bentuk komitmen unit kerja untuk melaksanakan P2HAM sekaligus bentuk kesiapan kepada tahap selanjutnya yaitu Tahap Pembangunan dan dalam tahap ini unit kerja harus mempersiapkan pemenuhan kriteria dan indikator P2HAM. Direktorat Jenderal HAM akan melakukan bimbingan teknis dan/atau sosialisasi kepada unit kerja sebagai bentuk pendampingan" tambah Mualimin abdi
Menanggapi kegiatan pencanganan, Kalapas Rangkasbitung, Budi Ruswanto mengaku siap mengimplementasikan Permenkumham no 2 Tahun 2022.
"Ya kita disini terus upaya membangun pelayanan publik berbasis HAM, dikuatkan lagi hari ini jadi kita tegaskan kalau di Lapas Rangkasbitung pelayanan semua gratis dan tanpa pungli, tidak ada diskriminasi terhadap semua jenis layanan kecuali untuk layanan prioritas seperti Ibu Hamil, lanjut usia, disabiltas dll" Tegas Kalapas asal bandung ini. (Red)
