Sebab, data milik BNPT itu dirasa Boy telah melukai perasaan umat Islam. Permohonan maaf itu disampaikan Boy kala berkunjung ke kantor MUI di Menteng, Jakarta Pusat.
"Saya selaku Kepala BNPT mohon maaf karena memang penyebutan ponpes ini diyakini memang melukai perasaan dari pengelola pondok, umat Islam," kata Boy, Kamis (3/2/2022).
Awal Mula Polemik
"Saya selaku Kepala BNPT mohon maaf karena memang penyebutan ponpes ini diyakini memang melukai perasaan dari pengelola pondok, umat Islam," kata Boy, Kamis (3/2/2022).
Awal Mula Polemik
Ihwalnya data tersebut diungkap Boy saat rapat kerja dengan III DPR RI pada Selasa (25/1). Dalam slide paparannya, Boy memaparkan data 11 ponpes telah terafiliasi dengan Jamaah Anshorut Khilafah.
Ada pula 68 ponpes lainnya yang terafiliasi dengan Jemaah Islamiyah (JI) yang terhubung dengan Al-Qaeda. Bahkan sebanyak 119 ponpes juga disebut Boy terafiliasi dengan Jemaah Ansharut Daulah (JAD).
"Kami menghimpun beberapa pondok pesantren yang kami duga terafiliasi dan tentunya ini merupakan bagian upaya-upaya dengan konteks intel pencegahan yang kami laksanakan di lapangan," ujar Boy.
Ada pula 68 ponpes lainnya yang terafiliasi dengan Jemaah Islamiyah (JI) yang terhubung dengan Al-Qaeda. Bahkan sebanyak 119 ponpes juga disebut Boy terafiliasi dengan Jemaah Ansharut Daulah (JAD).
"Kami menghimpun beberapa pondok pesantren yang kami duga terafiliasi dan tentunya ini merupakan bagian upaya-upaya dengan konteks intel pencegahan yang kami laksanakan di lapangan," ujar Boy.
Sanggahan 'Senayan': Aneh!
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB Jazilul Fawaid menilai keterangan yang disampaikan Boy itu janggal. Sebab, BNPT seolah membiarkan menjalarnya paham radikalisme menyebar di kalangan ponpes.
"Aneh kalau sudah tahu kok dibiarkan. Lakukan tindakan pencegahan. Sampaikan daftar pesantren tersebut ke publik agar masyarakat juga dapat mengawasi aktivitasnya," ucap Jazilul, Rabu (26/1/2022).
Dia menyarankan BNPT membina para santri di ponpes yang terindikasi telah terpapar radikalisme.
"Saran saya, santrinya dibina melalui keluarganya juga. Caranya, cari sebab musababnya sehingga dapat dicegah lebih dini," ucapnya.
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB Jazilul Fawaid menilai keterangan yang disampaikan Boy itu janggal. Sebab, BNPT seolah membiarkan menjalarnya paham radikalisme menyebar di kalangan ponpes.
"Aneh kalau sudah tahu kok dibiarkan. Lakukan tindakan pencegahan. Sampaikan daftar pesantren tersebut ke publik agar masyarakat juga dapat mengawasi aktivitasnya," ucap Jazilul, Rabu (26/1/2022).
Dia menyarankan BNPT membina para santri di ponpes yang terindikasi telah terpapar radikalisme.
"Saran saya, santrinya dibina melalui keluarganya juga. Caranya, cari sebab musababnya sehingga dapat dicegah lebih dini," ucapnya.
Respons DMI
Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla (JK) angkat bicara perihal temuan BNPT. JK meminta BNPT tidak membuat gaduh. BNPT dinilai JK harus memanggil sejumlah pengelola ponpes tersebut.
"Jangan kita mengeluarkan isu, kemudian pesantren menjadi seperti semuanya (berafiliasi dengan terorisme). Yang mana itu, terus panggil satu per satu," kata JK di Hotel Bidakara, Jakarta (31/1/2022).
Tak sampai di situ, JK meminta BNPT melampirkan bukti terkait data tersebut.
"Ya tentu kalau memang ada buktinya, silakan ambil tindakan," tegas JK.
BNPT Buka-bukaan
Data yang diungkap Boy dalam rapat kerja dengan DPR tersebut ternyata menciptakan polemik di masyarakat. BNPT pun akhirnya buka suara terkait keterangan tersebut.
Direktur Pencegahan BNPT Brigjen R Ahmad Nurwakhid menerangkan data yang disampaikan Boy merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja BNPT. Data itu jadi bukti sepak terjang BNPT di depan dewan rakyat.
"Sejatinya, data yang disampaikan Kepala BNPT tersebut harus dibaca sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja sebuah institusi di depan anggota Dewan yang mempunyai tugas pencegahan radikal terorisme," kata Direktur Pencegahan BNPT Brigjen R Ahmad Nurwakhid dalam keterangan pers tertulis, Minggu (30/1/2022).
Nurwakhid memaparkan, berdasarkan data di Kementerian Agama, jumlah ponpes di seluruh Indonesia ada 27.722. Sebanyak 198 ponpes itu yang terindikasi terafiliasi jaringan terorisme tersebut dinilai Nurwakhid hanya sekitar 0,007 persen.
"198 pesantren yang terindikasi terafiliasi jaringan terorisme tersebut hanya sekitar 0,007 persen yang harus mendapatkan perhatian agar tidak meresahkan masyarakat. Keberadaannya justru akan mencoreng citra pesantren sebagai lembaga khas Nusantara yang setia membangun narasi Islam rahmatan lil alamin dan wawasan kebangsaan," tuturnya.
Data itu disebut Nurwakhid adalah hasil kerja dari pemetaan dan monitoring BNPT. Lewat data itu, seluruh pihak diminta waspada.
"Dengan pendekatan multipihak tersebut, kebijakan dan program pencegahan yang dilakukan oleh BNPT dibangun atas prinsip simpatik, silaturahmi, komunikatif dan partisipatif dengan seluruh elemen bangsa," tuturnya.
BNPT Bantah soal Islamofobia
Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla (JK) angkat bicara perihal temuan BNPT. JK meminta BNPT tidak membuat gaduh. BNPT dinilai JK harus memanggil sejumlah pengelola ponpes tersebut.
"Jangan kita mengeluarkan isu, kemudian pesantren menjadi seperti semuanya (berafiliasi dengan terorisme). Yang mana itu, terus panggil satu per satu," kata JK di Hotel Bidakara, Jakarta (31/1/2022).
Tak sampai di situ, JK meminta BNPT melampirkan bukti terkait data tersebut.
"Ya tentu kalau memang ada buktinya, silakan ambil tindakan," tegas JK.
BNPT Buka-bukaan
Data yang diungkap Boy dalam rapat kerja dengan DPR tersebut ternyata menciptakan polemik di masyarakat. BNPT pun akhirnya buka suara terkait keterangan tersebut.
Direktur Pencegahan BNPT Brigjen R Ahmad Nurwakhid menerangkan data yang disampaikan Boy merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja BNPT. Data itu jadi bukti sepak terjang BNPT di depan dewan rakyat.
"Sejatinya, data yang disampaikan Kepala BNPT tersebut harus dibaca sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja sebuah institusi di depan anggota Dewan yang mempunyai tugas pencegahan radikal terorisme," kata Direktur Pencegahan BNPT Brigjen R Ahmad Nurwakhid dalam keterangan pers tertulis, Minggu (30/1/2022).
Nurwakhid memaparkan, berdasarkan data di Kementerian Agama, jumlah ponpes di seluruh Indonesia ada 27.722. Sebanyak 198 ponpes itu yang terindikasi terafiliasi jaringan terorisme tersebut dinilai Nurwakhid hanya sekitar 0,007 persen.
"198 pesantren yang terindikasi terafiliasi jaringan terorisme tersebut hanya sekitar 0,007 persen yang harus mendapatkan perhatian agar tidak meresahkan masyarakat. Keberadaannya justru akan mencoreng citra pesantren sebagai lembaga khas Nusantara yang setia membangun narasi Islam rahmatan lil alamin dan wawasan kebangsaan," tuturnya.
Data itu disebut Nurwakhid adalah hasil kerja dari pemetaan dan monitoring BNPT. Lewat data itu, seluruh pihak diminta waspada.
"Dengan pendekatan multipihak tersebut, kebijakan dan program pencegahan yang dilakukan oleh BNPT dibangun atas prinsip simpatik, silaturahmi, komunikatif dan partisipatif dengan seluruh elemen bangsa," tuturnya.
BNPT Bantah soal Islamofobia
Nurwakhid merasa pihaknya dicap sebagai Islamofobia imbas pemaparan data tersebut. Dia menegaskan anggapan itu sama sekali tidak benar.
"Karena itulah, sangat tidak benar dan tidak beralasan adanya narasi tuduhan terhadap BNPT yang seolah menggeneralisasi dan menstigma negatif terhadap pondok pesantren yang ada di Indonesia, apalagi menuduh data tersebut bagian dari bentuk Islamofobia," kata Nurwakhid.
Kepala BNPT Luruskan Polemik
Kembali ke Boy, dia mengatakan pernyataannya itu tidak bermaksud menggeneralisasi ponpes. Dia menegaskan data itu merujuk pada individu yang pernah terhubung dengan kejahatan terorisme.
"Muncul nama ponpes ini tentu tidak bermaksud menggeneralisasi, demikian juga berkaitan dengan terafiliasi. Terafiliasi di sini dimaksudkan memang terkoneksi, terhubung," kata Boy.
"Jadi kami mengklarifikasi, meluruskan, bahwa yang terkoneksi di sini adalah berkaitan dengan individu. Bukan lembaga ponpes secara keseluruhan yang disebutkan itu, tapi adalah ada individu yang terhubung dengan pihak-pihak yang terkena proses hukum terorisme," imbuhnya.
"Karena itulah, sangat tidak benar dan tidak beralasan adanya narasi tuduhan terhadap BNPT yang seolah menggeneralisasi dan menstigma negatif terhadap pondok pesantren yang ada di Indonesia, apalagi menuduh data tersebut bagian dari bentuk Islamofobia," kata Nurwakhid.
Kepala BNPT Luruskan Polemik
Kembali ke Boy, dia mengatakan pernyataannya itu tidak bermaksud menggeneralisasi ponpes. Dia menegaskan data itu merujuk pada individu yang pernah terhubung dengan kejahatan terorisme.
"Muncul nama ponpes ini tentu tidak bermaksud menggeneralisasi, demikian juga berkaitan dengan terafiliasi. Terafiliasi di sini dimaksudkan memang terkoneksi, terhubung," kata Boy.
"Jadi kami mengklarifikasi, meluruskan, bahwa yang terkoneksi di sini adalah berkaitan dengan individu. Bukan lembaga ponpes secara keseluruhan yang disebutkan itu, tapi adalah ada individu yang terhubung dengan pihak-pihak yang terkena proses hukum terorisme," imbuhnya.
Artikel ini telah tayang didetiknews, dengan judul : "Ucapan Maaf BNPT Buntut Data Ponpes Terafiliasi Teroris Jadi Sorotan" (Red)
