"Kami Pemprov Banten dalam melaksanakan tadi pelaksanaan kebijakan terkait dengan penyerapan BPO ini sudah dilakukan sesuai aturan karena kami juga sangat berhati-hati dalam melaksanakan konteks kebijakan anggaran," kata Andika saat ditanya wartawan di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Serang, Selasa (15/2/2022).
Dia menegaskan penggunaan biaya operasional itu sudah diatur sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP). Besaran biaya diatur sesuai dengan PAD daerah dan biaya itu katanya juga diterima kepala daerah lain.
"Yang penting kami semua melaksanakan kebijakan dalam kaitan pelaksanaan ini sesuai SOP," ujar Andika
Menurutnya, biaya operasional ini bukan belanja pegawai. Tapi, setiap pelaksanaannya dilakukan secara hati-hati.
Ia menjelaskan tidak ada masalah jika persoalan ini dilaporkan ke Kejati Banten. Karena secara administrasi pemprov memiliki Inspektorat yang memeriksa dan jika diketahui ada penyimpangan maka bisa ditindaklanjuti ke penegak hukum.
"Jadi tidak masalah," kata Andika.
Menurut dia, selama ini pemprov sudah terbuka dengan Kejati Banten. Entah itu dalam hal memberikan informasi termasuk jika membutuhkan validasi data.
"Kan sama permasalahan ini (biaya operasional) bukan hanya Provinsi Banten semua daerah. Selama ini kita sudah memberikan informasi supporting terkait apa yang ingin dikumpulkan validasi datanya," tutur Andika.
Pada Senin (15/2), Koordinator MAKI Boyamin Saiman melaporkan adanya dugaan korupsi pada biaya penunjang operasional kepala daerah 2017-2021. Biaya ini adalah 0,15 persen dari PAD yang jumlahnya mencapai puluhan miliar
Artikel ini telah tayang didetiknews, dengan judul : "Respons Pemprov Banten soal Dugaan Korupsi Operasional Gubernur-Wagub" (Red)
