Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan bahwa setelah perjanjian itu diteken Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, maka pemerintah siap mengimplementasikan Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait Satgas BLBI.
"Dengan berlakunya perjanjian ini, Indonesia akan mampu menuntaskan pelaku kejahatan di masa lampau dan siap untuk mengimplementasikan Keputusan Presiden terkait Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI," kata Luhut melalui Instagram @luhut.pandjaitan, dikutip Rabu (26/1/2022).
Mantan Menkopolhukam itu menjelaskan Indonesia berhasil mencapai kesepakatan dalam kerja sama di bidang hukum lewat perjanjian ekstradisi yang progresif, fleksibel, dan antisipatif terhadap perkembangan bentuk dan modus tindak kejahatan di masa sekarang dan masa depan.
Lanjut Luhut, pemberlakuan masa berlaku perjanjian tersebut pun bersifat surut atau retroaktif hingga 18 tahun terhadap tindak kejahatan yang berlangsung sebelum berlakunya perjanjian.
Dengan berlakunya perjanjian itu maka Indonesia bisa membereskan pelaku kejahatan di masa lalu dan siap untuk menyelesaikan kasus BLBI.
Luhut dan Senior Minister/Coordinating Minister for National Security Singapura juga telah melakukan pertukaran surat (exchange of letter) yang akan menjadi kerangka pelaksanaan ketiga dokumen kerja sama strategis Indonesia-Singapura secara simultan.
"Kita akhirnya mampu menyempurnakan kedaulatan bangsa lewat penandatanganan tiga perjanjian kerja sama strategis di bidang politik, hukum dan pertahanan keamanan antara Indonesia dan Singapura yang dibentuk dalam satu paket," tambahnya.
Artikel ini telah tayang di detikfinance, dengan judul : "Gertakan Luhut Buat Pengemplang BLBI yang Ngumpet di Singapura" (Red)
