Pimpinan sidang, Muhaimin Iskandar mengatakan pimpinan DPR telah menerima Surat Presiden tertanggal 29 September 2021 berkaitan pertimbangan atas permohonan amnesti Saiful Mahdi.
"Presiden mengajukan surat kepada DPR RI untuk meminta pertimbangan atas rencana pemberian amensti kepada saudara Saiful Mahdi," kata Muhaimin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (7/10).
Sehubungan dengan keterbatasan waktu dan urgensi surat tersebut, Muhaimin langsung meminta persetujuan kepada anggota DPR.
"Sehubungan dengan keterbatasan waktu, urgensi surat tersebut dan mengingat DPR akan memasuki masa reses, saya meminta persetujuan dalam Rapur hari ini terhadap permintaan pertimbangan Presiden kepada DPR RI tersebut," ujar dia.
"Apakah permintaan amnesti tersebut sebagaimana Surpres dapat kita setujui?" lanjut dia.
Anggota dewan yang hadir kemudian serempak menyatakan setuju. Muhaimin pun langsung mengetok palu pimpinan sebagai tanda persetujuan.
Sebelumnya, Saiful Mahdi dilaporkan ke polisi pada 25 Februari 2019 setelah mengkritik proses penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Fakultas Teknik dan Teknologi, Unsyiah Kuala, Aceh.
Kemudian pada Juli 2019, Saiful dilaporkan ke Polresta Banda Aceh. Saiful lalu menjadi tersangka pencemaran nama baik berdasarkan pasal 27 ayat 3 UU ITE pada 2 September 2019
Dalam proses hukum yang berjalan, majelis hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh memvonis Saiful tiga bulan penjara dan denda Rp10 juta subsidair satu bulan kurungan.
Saiful lantas mengajukan amnesti kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jokowi pun mengabulkan dan meminta persetujuan dari DPR.
Artikel ini telah tayang di CNN Indonesia dengan judul : "DPR Setujui Amnesti untuk Dosen Unsyiah Saiful Mahdi"
(Red)
