JAGUARNEWS77.com # Serang, Banten - Mencermati kondisi beberapa Regulasi di Pemerintah Daerah Provinsi Banten belakangan ini membuat Presidum "NGO" Banten Aksi Unjuk Rasa yang terdiri dari DPW Solidaritas Merah Putih (Solmet) Provinsi Banten, DPP LSM Aliansi Banten Menggugat (ABM) dan DPP LSM Barometer.
Adapun kondisi yang Diduga Kurang tepatnya kebijakan kebijakan yang mengundang kontroversi kepermukaan dalam kekuasaan belakangan ini yaitu:
1. Proses Mutasi dan Promosi pejabat di lingkungan Pemerintahan Provinsi Banten.
2. Sejak Akhir Tahun 2019, Regulasi terhadap penetapan seorang Direktur di RSUD Malimping ,baik PLT maupun Definitifnya tidak pernah Ditetapkan ,malah dirangkap jabatan kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten
3. Paket Rp 165 Miliar PL PUPR Banten yang ditayangkan lelang lalu dihilangkan tayangannya.
4. Paket yang saat ini dilelangkan, jalan Boru - Cikeusal, Nilai Pagu RP. 309.840.000.000,-sementara Diduga pembebasan lahannya belum tuntas.
5. Proyek PL (SIMRS) untuk RSUD Malimping yang menjadi kontroversi .
6. Dana Bagi Hasil (DBH) yang membuat protes Kabupaten/Kota di wilayah provinsi Banten.
7. Dana PEN yang ternyata ada bunga pinjaman.
8. Kasus Korupsi Dana Hibah Ponpes Tahun 2020.
9. Kasus pengadaan lahan Samsat Malimping.
10. Kasus Pengadaan Masker di Dinkes Kesehatan Banten.
11. Pengunduran diri Masal Pejabat di Dinkes Banten (20 Orang Pejabat Mengundurkan diri).
Dalam Aksi unjuk rasa di pintu gerbang Kantor Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Jln raya sech Nawawi Al-Bantani Curug kota serang provinsi Banten pada Kamis (17/6/2021).
Belasan anggota dan pengurus LSM "NGO" provinsi Banten menggelar aksi menyuarakan Aspirasi terkait kinerja Sekda Banten yang melaksanakan kebijakan-kebijakan yang banyak mengundang kontrovensi, hal itu di ungkapkan koordinator aksi Wahyudin Syafei pada awak media..
Wahyudin menambahkan "dari rentetan-rentetan kebijakan panjang regulasi dianggap selalu mengundang kontroversi, banyaknya kasus tindak pidana korupsi yang mulai terungkap, kami dari presidium NGO Banten menegaskan dan meminta kepada Gubernur Banten dan Pimpinan DPRD untuk merekomendasikan kepada Presiden RI c.q Mendagri RI untuk mencopot sekretaris daerah Provinsi Banten "Al Muktabar" dari jabatannya",Tutur Wahyudin korlap aksi.
Kepolisian resort kota Serang melalui Polsek Curug AKP Dedi Rudiman yang menjalankan pengamanan aksi unjuk rasa kali ini menurunkan beberapa personil dari Polsek Baros, polsek Curug dan polres serang kota. Dedi mengatakan "aksi UNRAS dari NGO hari ini Alhamdulillah berjalan lancar tanpa ada aksi anarkis dari peserta UNRAS", tutupnya.
Reporter : AM
(Red)
