Kegeraman mantan Pangkostrad itu ternyata dipicu karena Provinsi Sumut bersama Provinsi Papua, terbawah dalam persiapan penyelenggaraan Pilkada Serentak, Desember 2020.
Ia menceritakan teleponannya dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian. Mantan Kapolri itu zjin mau datang ke Sumut untuk "membereskan" sengkarut persoalan antara KPU kabupaten/kota dengan Pemkab/Pemko, dalam persiapan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020.
Meski mencoba menolak secara halus agar Mendagri tidak perlu datang dan biarlah diselesaikan oleh gubernur saja. Namun Tito Karnavian, kata Edy, tetap ingin datang ke Sumut untuk urusan tersebut.
Dan pada kesempatan pertemuan itu, terungkap bahwa secara umum 23 kabupaten/kota yang sudah meneken NPHD, namun masih rendah realisasi pencairan anggaran ke masing-masing KPU dan Bawaslu kabupaten/kota yang menggelar Pilkada serentak.
Padahal tahapan Pilkada kembali berlanjut pasca covid-19 dan banyak hal yang harus dibiayai selama persiapan 5 bulan ke depan sebelum hari H penyelenggaraan Pilkada serentak, yakni 9 Desember 2020 mendatang.
Yang membuat Edy semakin geram, adalah karena persoalan kurangnya persiapan penyelenggaraan itu, tidak disampaikan KPU dan Bawaslu kepada dirinya. Ia kesal karena informasi itu justru diketahuinya dari pihak lain.
"Wah, yang tukang ojek saja datang ni ketok pintu rumah saya. Pak Gubernur istri saya mau melahirkan. Trus apa urusanku istrimu melahirkan?, kutanya gitu. Kan bapak gubernur kami, katanya gitu. Ah terdiamlah aku, nah gitu dia. Harusnya kalian datang ke saya, karena saya gubernur kalian," sebut Edy.
Dan Jumat (03/07/2020), Mendagri bersama KPU, Bawaslu se-Sumut dan Pemda yang daerahnya menggelar Pilkada, akan bertemu di Medan. Gubernur Edy berharap agar pertemuan itu dimanfaatkan dalam menyelesaikan persoalan dalam persiapan penyelenggaraan Pilkada itu.
Sumber : medandailybisnis.com
Oleh : Redaksi jaguarnews77.com
